Makalah Konstitusi


loading...


Macam Macam Perubahan Konstitusi

...Macam Macam Perubahan Konstitusi – Fungsi Perubahan Konstitusi Dari segi tata bahasa kata Amandemen sama dengan amandement. Secara harfiah amandement dalam bahasa Indonesia berarti mengubah. Mengubah maupun perubahan berasal dari kata dasar ubah yang berarti lain atau beda. Mengubah mengandung arti menjadi lain sedang perubahan diartikan hal berubahnya sesuatu;...

Macam Macam Konstitusi

...Macam Macam Konstitusi yang ada – Berikut ini adalah beberapa Macam Macam Konstitusi undang undang 1) Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis (written constitution and unwritten constitution). Suatu konstitusi disebut tertulis bila berupa suatu naskah (Doumentary Constitution), sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak berupa suatu naskah (Non- Doumentary Constitution) dan...

Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia

...Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia – Berikut ini adalah Ciri Konstitusi Indonesia Bentuk Negara Kesatuan Bentuk pemerintahan republik Kedaulatan ada di tangan rakyat Sistem pemerintahan presidensil Adanya pembagian kekuasaan antara legislatif,eksekutif & yudikatif Negara hukum Desentralisasi Multi partai (teridiri dari banyak partai) A. Konstitusi Yang Penah Berlaku di Indonesia...

Tujuan Konstitusi Negara Indonesia

...Tujuan Konstitusi Negara Indonesia – Hukum pada umumnya bertujuan mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar, akan lebih...

Pengertian konstitusi menurut para ahli

...Definisi dan Pengertian konstitusi menurut para ahli – berikut ini adalah beberapa Pengertian konstitusi menurut para ahli dan tokoh Pengertian konstitusi menurut Hans Kelsen Konstitusi menjadi dua arti yakni arti formal dan arti material. Konstutusi dalam arti formal adalah suatu dokumen resmi, seperangkat norma hukum yang dapat dirubah hanya...

Fungsi konstitusi menurut Hans Kelsen

...Fungsi konstitusi menurut Hans Kelsen yaitu memberi kekuasaan membentuk hukum kepada pihak yang ditentukan. Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaran suatu negara, yaitu : 1. Sebagai Hukum Dasar Prinsip kedaulatan rakyat yang diejawantahkan dalam konstitusi sebagai bentuk kesepakatan bersama rakyat. Konstitusi berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang...

Sistem Konstitusi Di Indonesia

...Sistem Konstitusi Di Indonesia – Konsepsi Konstitusi Negara Indonesia bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Mekenisme konstitusional Demokrasi Pancasila Mekanisme pelaksanaan demokrasi Pancasila bersumber pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Sistem Konstitusi Di Indonesia Perihal mekanisme demokrasi pancasila telah tercantum di dalam penjelasan UUD 1945, dan dijabarkan lebih lanjut dalam...

Fungsi perubahan konstitusi

...Fungsi perubahan konstitusi – Berikut ini adalah beberapa Fungsi perubahan konstitusi negara adalah : Mengubah pasal-pasal dalam konstitusi yang tidak jelas dan tidak tegas salam memberikan pengaturan. Akibatnya, banyak hal yang dengan mudah dapat ditafsirkan oleh siapa saja, tergantung pada kepentingan orang-orang yang menafsirkannya. Mengubah dan/atau menambah pengaturan-prngaturan di...

Ciri ciri Konstitusi Negara Australia

...Ciri ciri Konstitusi Negara Australia – Berikut ini adalah beberapa Ciri Konstitusi Negara Australia Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal Merupakan Negara Persemakmuran Raja atau ratu sebagai kepala negara yang wewenangnya dibatasi oleh Konstitusi/UUD. Badan legislatif berisi parlemen, yakni badan yang mempunyai wewenang legislatif untuk membuat undang-undang. Badan Eksekutif melaksanakan undang-undang...

Ciri ciri Konstitusi Negara Jepang

...Ciri ciri Konstitusi Negara Jepang – Berikut ini adalah beberapa Ciri Konstitusi Negara Jepang Sistem Pemerintahan Monarki Konstitusional Kaisar Jepang adalah penguasa aktif dan mempunyai kekuasaan politik yang besar, namun membagi hal ini dengan anggota parlemen yang dilantik. Pergerakan Kaisar Jepang dibatasi (kekuasaan). Kaisar Jepang diatur dalam konstitusi sebagai...

Buku dan Makalah Prof. Jimly Assidiqiy - Jimly Asshiddiqie

Urusan Pemerintahan Daerah Makalah Download; Khutbah Idul Fitri Khutbah Idul Fitri, 2015 Download; Sistem Pertahanan Semesta Seminar Nasional UI dan TNI AD tentang ...

makalah pendidikan kewarganegaraan - WELCOME

_BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami ...

Makalah Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam ...

makalah pendidikan pancasiladan kewarganegaraan penerapan nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan negara oleh : kelompok 3 1. dewa indara putra ...

Pengertian Otonomi Daerah Makalah, Tujuan, Prinsip, Undang ...

Judul Artikel ini Adalah (Pengertian Otonomi Daerah Makalah, Tujuan, Prinsip, Undang Undang Otonomi Daerah)

Pengertian Pancasila Definisi | Sarjanaku.com

Apabila kita berbicara tentang UUD 1945. maka yang dimaksud ialah Konstitusi (UUD) yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut pada tanggal 18 ...

Home | APINDO

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan atas Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak atau tax amnesty. Ini artinya UU tax amnesty ...

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ...

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia ... 1. Nama Penanya : Iqbal Baihaqi Subyek : Pertanyaan tentang data peringkat kinerja kabupaten Uraian ...

Peta Kekuatan Politik Nasional - Media Siswa

Peta Kekuatan Politik Nasional. Antara tahun 1960-1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh ...

Google

Masih banyak lagi » Account Options. Masuk; Setelan penelusuran

Konfrontasi Cicak dan Buaya - Wikipedia bahasa Indonesia ...

Konfrontasi Cicak dan Buaya merupakan timbunan rasa ketidak kepuasan serta rasa ketidak percayaan terhadap bagian administrasi publik lembaga penegakan hukum di ...