Makalah Konstitusi


loading...


Macam Macam Perubahan Konstitusi

...Macam Macam Perubahan Konstitusi – Fungsi Perubahan Konstitusi Dari segi tata bahasa kata Amandemen sama dengan amandement. Secara harfiah amandement dalam bahasa Indonesia berarti mengubah. Mengubah maupun perubahan berasal dari kata dasar ubah yang berarti lain atau beda. Mengubah mengandung arti menjadi lain sedang perubahan diartikan hal berubahnya sesuatu;...

Macam Macam Konstitusi

...Macam Macam Konstitusi yang ada – Berikut ini adalah beberapa Macam Macam Konstitusi undang undang 1) Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis (written constitution and unwritten constitution). Suatu konstitusi disebut tertulis bila berupa suatu naskah (Doumentary Constitution), sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak berupa suatu naskah (Non- Doumentary Constitution) dan...

Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia

...Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia – Berikut ini adalah Ciri Konstitusi Indonesia Bentuk Negara Kesatuan Bentuk pemerintahan republik Kedaulatan ada di tangan rakyat Sistem pemerintahan presidensil Adanya pembagian kekuasaan antara legislatif,eksekutif & yudikatif Negara hukum Desentralisasi Multi partai (teridiri dari banyak partai) A. Konstitusi Yang Penah Berlaku di Indonesia...

Tujuan Konstitusi Negara Indonesia

...Tujuan Konstitusi Negara Indonesia – Hukum pada umumnya bertujuan mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar, akan lebih...

Pengertian konstitusi menurut para ahli

...Definisi dan Pengertian konstitusi menurut para ahli – berikut ini adalah beberapa Pengertian konstitusi menurut para ahli dan tokoh Pengertian konstitusi menurut Hans Kelsen Konstitusi menjadi dua arti yakni arti formal dan arti material. Konstutusi dalam arti formal adalah suatu dokumen resmi, seperangkat norma hukum yang dapat dirubah hanya...

Fungsi konstitusi menurut Hans Kelsen

...Fungsi konstitusi menurut Hans Kelsen yaitu memberi kekuasaan membentuk hukum kepada pihak yang ditentukan. Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaran suatu negara, yaitu : 1. Sebagai Hukum Dasar Prinsip kedaulatan rakyat yang diejawantahkan dalam konstitusi sebagai bentuk kesepakatan bersama rakyat. Konstitusi berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang...

Sistem Konstitusi Di Indonesia

...Sistem Konstitusi Di Indonesia – Konsepsi Konstitusi Negara Indonesia bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Mekenisme konstitusional Demokrasi Pancasila Mekanisme pelaksanaan demokrasi Pancasila bersumber pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Sistem Konstitusi Di Indonesia Perihal mekanisme demokrasi pancasila telah tercantum di dalam penjelasan UUD 1945, dan dijabarkan lebih lanjut dalam...

Fungsi perubahan konstitusi

...Fungsi perubahan konstitusi – Berikut ini adalah beberapa Fungsi perubahan konstitusi negara adalah : Mengubah pasal-pasal dalam konstitusi yang tidak jelas dan tidak tegas salam memberikan pengaturan. Akibatnya, banyak hal yang dengan mudah dapat ditafsirkan oleh siapa saja, tergantung pada kepentingan orang-orang yang menafsirkannya. Mengubah dan/atau menambah pengaturan-prngaturan di...

Ciri ciri Konstitusi Negara Australia

...Ciri ciri Konstitusi Negara Australia – Berikut ini adalah beberapa Ciri Konstitusi Negara Australia Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal Merupakan Negara Persemakmuran Raja atau ratu sebagai kepala negara yang wewenangnya dibatasi oleh Konstitusi/UUD. Badan legislatif berisi parlemen, yakni badan yang mempunyai wewenang legislatif untuk membuat undang-undang. Badan Eksekutif melaksanakan undang-undang...

Ciri ciri Konstitusi Negara Jepang

...Ciri ciri Konstitusi Negara Jepang – Berikut ini adalah beberapa Ciri Konstitusi Negara Jepang Sistem Pemerintahan Monarki Konstitusional Kaisar Jepang adalah penguasa aktif dan mempunyai kekuasaan politik yang besar, namun membagi hal ini dengan anggota parlemen yang dilantik. Pergerakan Kaisar Jepang dibatasi (kekuasaan). Kaisar Jepang diatur dalam konstitusi sebagai...

Contoh Susunan Makalah Lengkap yang Baik dan Benar ...

Sebenarnya ada banyak artikel tentang contoh makalah yang lengkap, baik dan benar di internet, tapi mudah-mudahan tulisan kali ini bisa membantu anda dengan ...

Pengertian Otonomi Daerah Makalah, Tujuan, Prinsip, Undang ...

Judul Artikel ini Adalah (Pengertian Otonomi Daerah Makalah, Tujuan, Prinsip, Undang Undang Otonomi Daerah)

Pengertian Hukum Dasar Negara Indonesia | Sarjanaku.com

Hukum dasar tertulis (UUD) merupakan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dalam menentkan mekanisme kerja badan-badan tersebut ...

UNDIP E-JOURNAL SYSTEM PORTAL

UNDIP E-Journal Systems (UEJS) Portal is e-journal management and publishing system published by Diponegoro University. E-Journal Portal 1: http://ejournal.undip.ac.id

Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Ombudsman Di ...

SPOC-Study Park of Confucius adalah kelompok belajar yang dilandasi oleh cita-cita Confucius dimana belajar itu tidak dibatasi dimensi waktu, tempat, ruang, bahwa ...

Koleksi Skripsi Lengkap Dari Berbagai Jurusan

Dalam konteks ini, maka penulis akan meneliti mengenai: Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syari’ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 , Dalam ...

Kekuasaan Legislatif Eksekutif Yudikatif serta Pembagian ...

Melalui apa yang dapat kami ikhtisarkan dari karya Michael G. Roskin, et.al, termaktub beberapa fungsi dari kekuasaan legislatif sebagai berikut : Lawmaking ...

Hukum - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Bidang hukum. Hukum dapat dibagi dalam berbagai bidang, antara lain hukum pidana/hukum publik, hukum perdata/hukum pribadi, hukum acara, hukum tata negara, hukum ...

Google

Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for.

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN

website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara